disapedia.com Kebijakan pemerintah memegang peranan vital dalam menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan bisnis serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, intervensi negara melalui kebijakan fiskal, moneter, regulasi investasi, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
1. Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi
Kebijakan fiskal mencakup keputusan pemerintah mengenai pendapatan dan belanja negara. Melalui instrumen seperti pajak, subsidi, dan belanja infrastruktur, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur, hal ini menciptakan lapangan kerja dan merangsang permintaan barang dan jasa, yang kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Sebaliknya, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia, seperti pengaturan suku bunga dan suplai uang, juga turut memengaruhi kegiatan bisnis. Suku bunga rendah dapat mendorong pinjaman usaha dan investasi, sedangkan suku bunga tinggi biasanya dilakukan untuk menahan inflasi.
Keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting. Jika tidak tepat sasaran, kebijakan tersebut bisa menimbulkan ketimpangan, inflasi, atau bahkan krisis keuangan.
2. Regulasi dan Iklim Usaha di Indonesia
Salah satu faktor penentu kemudahan berbisnis di Indonesia adalah regulasi usaha. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, transparansi hukum, serta pemberantasan korupsi.
Penerapan Online Single Submission (OSS), misalnya, menjadi langkah besar dalam mempermudah perizinan bisnis. Namun, tantangan masih ada, seperti birokrasi yang lambat di daerah, ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan daerah, serta minimnya sosialisasi terhadap pelaku usaha kecil.
Iklim investasi yang baik juga ditentukan oleh kepastian hukum, stabilitas politik, dan infrastruktur penunjang. Ketika regulasi berubah-ubah dan tidak konsisten, pelaku bisnis, terutama investor asing, akan kehilangan kepercayaan.
3. Dukungan terhadap UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi
UMKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terhadap UMKM sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digitalisasi, dan insentif pajak untuk UMKM. Namun, tantangan utama tetap pada akses permodalan, literasi keuangan, dan kemampuan bersaing secara digital.
Peningkatan produktivitas dan efisiensi UMKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Pengaruh Subsidi dan Bantuan Sosial terhadap Konsumsi Domestik
Subsidi energi, bantuan langsung tunai, serta program perlindungan sosial lainnya memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, konsumsi rumah tangga pun naik, yang berarti permintaan terhadap produk dan jasa juga tumbuh.
Namun, pemerintah harus berhati-hati dalam merancang subsidi agar tidak membebani APBN secara jangka panjang. Subsidi yang tidak tepat sasaran bisa menimbulkan ketimpangan dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data dalam menentukan penerima manfaat menjadi sangat penting.
5. Investasi dan Deregulasi untuk Daya Saing Global
Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk menarik investasi asing langsung (FDI). Pemerintah menyadari bahwa untuk menarik FDI, dibutuhkan reformasi kebijakan yang berpihak kepada kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta insentif fiskal yang kompetitif.
Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu langkah besar untuk menciptakan efisiensi dan fleksibilitas dalam ketenagakerjaan, pembukaan lapangan kerja baru, serta mendongkrak produktivitas nasional. Meskipun menuai pro dan kontra, UU ini menjadi penanda bahwa Indonesia berkomitmen untuk bertransformasi menjadi negara yang ramah bisnis.
6. Dampak Kebijakan terhadap Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan masyarakat bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari distribusi hasil pembangunan. Ketimpangan ekonomi dan sosial tetap menjadi tantangan utama, terutama di wilayah timur Indonesia dan pedesaan.
Program-program seperti Dana Desa, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat bawah. Namun, keberhasilan program ini tergantung pada efektivitas pelaksanaan di lapangan, transparansi, dan akuntabilitas.
Kebijakan yang pro-rakyat akan menumbuhkan kepercayaan publik dan menciptakan stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan untuk kelangsungan investasi dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah memiliki dampak besar terhadap dinamika bisnis dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saat kebijakan diarahkan secara strategis, dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan rakyat, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih, atau berpihak pada kelompok tertentu justru dapat menjadi hambatan besar bagi perkembangan usaha dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi publik, evaluasi reguler, serta sinergi antar-lembaga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
baca juga : berita kini
