disapedia.com Di era desentralisasi tahun 2026, konsep Good Local Governance (tata kelola pemerintahan daerah yang baik) seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan pemandangan yang kontras. Alih-alih menjadi motor kesejahteraan, banyak pemerintah daerah terjebak dalam Krisis Akuntabilitas yang sistemik. Kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan sebuah patologi birokrasi yang merusak kepercayaan publik hingga ke akarnya.
Artikel ini akan membedah anatomi kegagalan tersebut melalui lensa Deep Floor—melihat batas bawah stabilitas institusional yang runtuh akibat praktik tata kelola yang rapuh.
Akar Masalah: Ketika Desentralisasi Menjadi “Desentralisasi Korupsi”
Secara teori, otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang mekanis dan stabil, kekuasaan yang besar di tingkat lokal cenderung menciptakan raja-raja kecil.
1. Politisasi Birokrasi
Kegagalan utama sering kali dimulai dari rekrutmen jabatan yang tidak berbasis meritokrasi, melainkan balas budi politik. Ketika “Lantai Dasar” birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten namun loyal secara politik, maka akuntabilitas fungsional akan hilang. Keputusan diambil bukan berdasarkan data objektif, melainkan berdasarkan perintah atasan atau kepentingan pemodal politik.
2. Lemahnya Mekanisme Checks and Balances di Tingkat Lokal
Di banyak daerah, lembaga legislatif (DPRD) yang seharusnya menjadi pengawas justru terjebak dalam kolusi dengan eksekutif. Krisis akuntabilitas terjadi ketika tidak ada lagi pihak yang berani memberikan Vonis Mental yang objektif terhadap kebijakan yang merugikan publik. Tanpa pengawasan yang tajam, anggaran daerah sering kali dialokasikan untuk proyek-proyek mercusuar yang minim manfaat namun tinggi potensi “kebocoran”.
Patologi Akuntabilitas: Formalitas di Atas Substansi
Salah satu anatomi kegagalan yang paling nyata adalah fenomena “akuntabilitas formal”. Pemerintah daerah sering kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa, namun di saat yang sama, pemimpin daerahnya ditangkap karena kasus korupsi.
Ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan kita sering kali hanya menyentuh aspek administratif permukaan, bukan kejujuran substantif. Akuntabilitas mekanis yang hanya mengejar dokumen sering kali menutupi kebobrokan moral di balik layar. Dalam perspektif David, ini adalah manipulasi statistik: data terlihat bagus, tetapi realitas fisik (kesejahteraan masyarakat) tetap stagnan atau bahkan menurun.
Transparansi yang Semu di Era Digital
Meskipun kita berada di era Kesehatan 5.0 dan teknologi informasi yang masif, banyak pemerintah daerah menggunakan “transparansi digital” hanya sebagai pajangan (window dressing).
-
Portal Data yang Tidak Update: Banyak situs resmi daerah yang menyediakan data usang atau sulit diakses.
-
Kurangnya Partisipasi Publik: Kanal pengaduan masyarakat sering kali hanya menjadi kotak surat kosong tanpa tindak lanjut yang nyata.
Krisis akuntabilitas terjadi ketika teknologi hanya digunakan untuk memoles citra (branding), bukan untuk membuka ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan secara real-time.
Analisis Skeptis: Mengapa Reformasi Selalu Gagal?
Sebagai pengamat yang skeptis, kita harus bertanya: Mengapa setelah bertahun-tahun reformasi birokrasi, krisis akuntabilitas tetap terjadi?
Jawabannya terletak pada insentif sistemik. Selama sistem politik kita masih berbiaya tinggi, pemimpin daerah akan selalu merasa perlu “mengembalikan modal” kampanye. Hal ini menciptakan tekanan untuk mengabaikan aturan tata kelola demi keuntungan finansial pribadi atau kelompok. Reformasi birokrasi akan selalu menemui jalan buntu jika ia tidak menyentuh akar masalah pendanaan politik dan budaya patronase yang masih kental.
Vonis mental kita terhadap pemerintahan daerah tidak boleh hanya berdasarkan janji manis saat kampanye, melainkan pada statistik mekanis: berapa banyak investasi yang masuk, bagaimana angka stunting turun, dan seberapa transparan aliran dana desa dikelola.
Membangun Kembali “Deep Floor” Akuntabilitas
Untuk memperbaiki kegagalan ini, kita memerlukan pendekatan yang lebih fundamental:
1. Digitalisasi Akuntabilitas yang Real-Time
Sistem keuangan daerah harus terintegrasi secara blockchain di mana setiap sen pengeluaran dapat dilacak oleh publik secara instan. Tidak boleh ada lagi celah untuk negosiasi di bawah meja. Ini adalah solusi mekanis untuk masalah moral manusia.
2. Penguatan Masyarakat Sipil sebagai Pengawas Independen
Akuntabilitas tidak bisa hanya datang dari internal pemerintah. Kita butuh “Vonis Mental” kolektif dari masyarakat sipil yang teredukasi secara literasi anggaran. Masyarakat harus mampu membaca data dan menuntut penjelasan atas setiap ketidakkonsistenan yang ditemukan.
3. Sanksi yang Mekanis dan Tegas
Kegagalan dalam mencapai target akuntabilitas harus berakibat pada pemotongan dana alokasi umum secara otomatis oleh pemerintah pusat. Sanksi tidak boleh lagi bersifat politis atau subjektif, melainkan harus otomatis dan mekanis berdasarkan kegagalan performa data.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola yang Jujur
Anatomi kegagalan Good Local Governance menunjukkan bahwa akuntabilitas bukanlah sekadar laporan di atas kertas, melainkan perwujudan dari kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Di tahun 2026, kita tidak lagi bisa menoleransi pemerintahan yang bekerja di dalam kegelapan.
Pemerintahan daerah yang kuat adalah pemerintahan yang berani membuka dirinya untuk dikritik, diawasi, dan dievaluasi berdasarkan data yang jujur. Hanya dengan memperbaiki “Lantai Dasar” integritas birokrasi dan menerapkan vonis yang tegas terhadap setiap penyimpangan, kita dapat mengubah krisis akuntabilitas menjadi kebangkitan tata kelola yang benar-benar melayani.
Ketenangan publik akan tercapai bukan ketika pemerintahnya sempurna, melainkan ketika publik yakin bahwa sistemnya telah didesain sedemikian rupa sehingga kecurangan menjadi mustahil untuk dilakukan.
Baca Juga : Kabar Terkini
