disapedia.com Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan serius. Baru-baru ini, Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan publik: jika ekonomi nasional tidak segera pulih dan kebijakan fiskal gagal memperbaiki kondisi, maka ada kemungkinan 2026 akan terjadi pergantian kekuasaan.
Pernyataan ini bukan tanpa latar belakang. Mengingat ketidakpastian di dalam negeri — mulai dari inflasi, biaya hidup tinggi, sampai kemarahan publik atas kebijakan legislatif — wacana perubahan kekuasaan muncul sebagai refleksi ketidakpuasan masyarakat. Artikel ini mencoba mengeksplorasi konteks di balik peringatan Purbaya, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.
Mengapa Purbaya Mengeluarkan Peringatan?
Sebelumnya, Purbaya baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, sebagai bagian dari reshuffle kabinet 2025. Ia mewarisi tanggung jawab besar di tengah krisis ekonomi global, ketidakpastian nilai tukar, serta tekanan inflasi yang menyulitkan daya beli masyarakat.
Meskipun demikian, Purbaya juga menyampaikan bahwa penyusunan RAPBN 2026 tetap berlanjut — seolah menandakan bahwa pemerintah berusaha menjaga kontinuitas fiskal.
Namun tetap saja, peringatan bahwa kegagalan membenahi ekonomi bisa menyebabkan “ganti kekuasaan” menunjukkan bahwa tekanan sosial-politik sedang meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa keadaan ekonomi tidak hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Kondisi Ekonomi Saat Ini: Tantangan yang Nyata
Banyak pakar memperkirakan bahwa tahun 2026 akan berat bagi Indonesia. Bahkan pemerintah sendiri memperkirakan bahwa kondisi ekonomi tahun depan “tidak bisa lebih baik dari 2025.”
Beberapa faktor yang menjadi beban:
-
Inflasi biaya hidup, termasuk pangan dan energi, membuat daya beli masyarakat menurun.
-
Ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar asing, yang memengaruhi harga impor dan beban utang luar negeri.
-
Tekanan global — seperti fluktuasi harga komoditas, perang dagang, dan volatilitas ekonomi internasional — yang berdampak pada ekspor dan investasi.
-
Risiko defisit neraca berjalan dan lemahnya arus modal asing. Hal ini membuat stabilitas ekonomi nasional rapuh.
Dalam konteks ini, kelambanan kebijakan atau kegagalan reformasi struktural dapat memperparah kondisi. Oleh sebab itu, peringatan Purbaya mencerminkan kekhawatiran bahwa kegagalan memperbaiki ekonomi bisa memicu krisis kepercayaan politik.
Dampak Sosial-Politik: Ketidakpuasan Bisa Meledak
Sejauh ini, sudah ada gejala ketidakpuasan publik. Gelombang protes yang terjadi pada 2025 — dipicu oleh isu tunjangan anggota DPR dan kenaikan biaya hidup — menunjukkan bahwa masyarakat mulai kehilangan kesabaran.
Dalam situasi seperti ini, rakyat yang merasa tekanan ekonomi semakin berat dan ketidakadilan politik semakin nyata bisa mempertimbangkan perubahan radikal — termasuk opsi mengganti pemimpin. Oleh karena itu, peringatan bahwa 2026 “bisa ganti kekuasaan” bukan sekadar retorika, melainkan peringatan nyata bahwa legitimasi pemerintah bisa diuji keras jika kondisi tidak membaik.
Lebih lanjut, penelitian global menunjukkan bahwa ketika ekonomi melemah, politik di banyak negara menjadi rentan terhadap ketidakstabilan: inflasi tinggi, pengangguran, dan ketidakpastian mata pencaharian sering memicu protes, pergolakan, atau perubahan kepemimpinan.
Ini menjelaskan mengapa pemerintah perlu bertindak cepat — bukan hanya dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga dengan respons politik yang sensitif terhadap aspirasi publik.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Mencegah Krisis?
Melihat bahaya yang mengintai, ada beberapa langkah penting yang bisa ditempuh:
1. Kebijakan Fiskal & Stabilitas Ekonomi yang Lebih Responsif
Pemerintah perlu memastikan bahwa APBN dan RAPBN 2026 dirancang dengan prioritas pada perlindungan sosial dan stabilitas harga. Penerus kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan inflasi, subsidi, dan upah minimum supaya tekanan terhadap masyarakat kecil segera tertangani.
2. Transparansi & Akuntabilitas Anggaran Publik
Ketika publik melihat anggaran yang besar tetapi hidup makin sulit, kepercayaan terhadap pemerintahan bisa runtuh. Karena itu, transparansi alokasi dana serta penggunaan anggaran harus ditingkatkan — terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dasar.
3. Dialog Terbuka dengan Komunitas & Aspirasi Rakyat
Pemerintah harus merangkul aspirasi masyarakat — bukan hanya lewat kebijakan top-down, tetapi lewat dialog, konsultasi publik, dan partisipasi komunitas. Hal ini penting agar kebijakan terasa “milik rakyat”, bukan sekadar dari pusat ke bawah.
4. Reformasi Struktural Ekonomi & Diversifikasi
Ekonomi Indonesia perlu terus bertransformasi: dari ketergantungan komoditas menjadi ekonomi berbasis nilai tambah, industri, dan inovasi. Dengan demikian, resiliensi terhadap guncangan global meningkat.
5. Upaya Jaring Pengaman Sosial untuk Ketika Krisis Terjadi
Jika keadaan makin sulit, pemerintah harus menyiapkan program perlindungan sosial — misalnya subsidi pangan, listrik, bantuan langsung tunai, atau pelatihan kerja agar masyarakat tidak jatuh ke kemiskinan.
Potensi Pergantian Kekuasaan: Waspadai Polaritas & Polarisasi
Jika pemerintah gagal melakukan langkah-langkah di atas, risiko pergantian kekuasaan semakin nyata. Namun pergantian kekuasaan tidak selalu berarti perubahan yang konstruktif — bisa memunculkan ketidakpastian, polarisasi politik, atau bahkan konflik sosial.
Selain itu, berdasarkan analisis global, ketika harapan publik tinggi tetapi kenyataan memperlihatkan sebaliknya, “voting berbasis ekonomi” (pocketbook voting) sering terjadi: rakyat memilih oposisi sebagai protes terhadap kondisi ekonomi.
Karena itu, 2026 bisa menjadi tahun penentuan: apakah pemerintahan berhasil memperbaiki ekonomi dan menjaga stabilitas — atau justru menghadapi krisis kepercayaan dan tekanan politik besar.
Kesimpulan: Krisis Ekonomi Bisa Berbuah Krisis Politik
Peringatan Purbaya bahwa 2026 bisa menjadi momentum ganti kekuasaan bukanlah sekadar prediksi apokaliptik — melainkan sinyal bahwa ekonomi, politik, dan kepercayaan publik saling terkait erat. Jika ekonomi gagal diperbaiki, ketidakpuasan bisa membesar; jika aspirasi rakyat diabaikan, legitimasi bisa runtuh. Karena itu, pemerintah dan masyarakat sama-sama dihadapkan pada tanggung jawab besar.
Dengan kebijakan yang tepat, transparansi, serta dialog terbuka, Indonesia masih memiliki peluang untuk keluar dari tekanan ekonomi tanpa harus menghadapi pergantian kekuasaan secara dramatis. Namun jika dibiarkan, transformasi besar bisa saja terjadi — dan 2026 bisa menjadi titik balik sejarah politik Indonesia.
Baca Juga : Berita Terbaru
